masukkan script iklan disini
Fast News - Karawang | Ketua Karawang Monitoring Group (KMG) Kabupaten Karawang, Imron Rosadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelaksanaan proyek Ruang Kelas Baru (RKB) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karawang Wetan II, Kecamatan Karawang Timur.
Imron menyoroti adanya dugaan penyimpangan spesifikasi pada proyek yang dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) tersebut. Dalam tinjauannya, Imron mendapati penggunaan besi berukuran 10 mm untuk struktur pembesian, padahal spesifikasi yang tertuang dalam perencanaan proyek mensyaratkan penggunaan besi berukuran 13 mm.
Hal ini dinilai menunjukkan upaya dari pihak pelaksana untuk mengambil keuntungan besar tanpa memikirkan kualitas bangunan.
Proyek pembangunan RKB ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, dengan total anggaran lebih dari satu miliar rupiah.
Imron menilai bahwa dugaan pengurangan spesifikasi ini dapat mengancam kekuatan dan ketahanan bangunan, sehingga dikhawatirkan akan cepat mengalami kerusakan.
“Jika pekerjaan proyek RKB melenceng dari spek teknis yang telah ditentukan, ini hanya soal waktu hingga bangunan tersebut ambruk,” ujarnya dengan nada kecewa saat ditemui di sekitaran kantor Pemerintah Kabupaten Karawang pada Jumat (1/11).
Selain itu, Imron mempertanyakan peran konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang.
Ia mengungkapkan bahwa konsultan pengawas seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan.
“Saya menduga ada kongkalikong antara pihak pelaksana proyek dan pengawas untuk mengambil keuntungan lebih. Ini tentu bukan tujuan dari pembangunan RKB yang berkualitas bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Imron berharap agar pihak berwenang segera melakukan peninjauan dan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyimpangan dalam proyek ini.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan agar dana yang berasal dari APBN benar-benar dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan pendidikan.
• Hamid
