Guntur Sasono : Libatkan Masyarakat Kelola Pulau Terluar

Guntur Sasono (foto: Rmol.id)
Bagikan

JAKARTA-Kabar penjualan Pulau Lantigiang di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan mengejutkan banyak pihak. Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Demokrat, H. Guntur Sasono meminta aparat kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti hal itu.

Pulau Lantigiang, disebut-sebut dijual kepada seorang pengusaha asal Selayar, seharga 900 juta rupiah. Pulau seluas sekitar 5,6 hektare itu masuk dalam pengelolaan Taman Nasional Taka Bonerate di bawah otoritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Menjadi pertanyaan besar, kenapa sebuah pulau bisa diperjual belikan. Apalagi pulau ini berada di dalam kawasan Taman Nasional. Saya minta aparat kepolisian menyelesaikan persoalan ini,” kata anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur itu.

Pelaku penjualan pulau dan jika ada oknum-oknum aparat pemerintahan yang ikut terlibat, menurut Guntur Sasono, harus ditindak tegas. Sebab oknum-oknum tersebut diduga memanfaatkan jabatan untuk menjadi mafia tanah dan memperkaya diri sendiri.

“Untuk oknum-oknum pejabat yang jadi pelaku penjualan pulau, hukumannya harus lebih berat. Karena mereka seharusnya sudha tahu peraturan dan hukum yang berlaku. Ini malah melanggar dan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” kata Guntur yang komisinya bermitra dengan Kementerian LHK ini.

Dari perkiraan Guntur, masih banyak terjadi kasus penjualan pulau tidak berpenghuni ini. Karena jauh di daerah dan jangkauan media, sehingga tidak menjadi sorotan. Oleh karena itu pihaknya berharap Kementerian LHK melakukan kontrol yang optimal terhadap pulau-pulau kawasan konservasi.

“Kementerian LHK harus segera menggandeng aparat terkait, kepolisian, pemerintah daerah, TNI, Badan Pertanahan Nasional dan lain-lain, untuk monitoring dan inventarisasi lagi. Kepemilikan pulau dan dokumen-dokumennya dilegalisasi dengan baik agar tidak ada lagi klaim jual beli seperti di Pulau Lantigiang,” katanya.

BACA JUGA :  Kejari Maros Tangkap Seorang Kakek 69 Tahun, Sudah Buron Selama 9 Tahun

Pensiunan kolonel polisi ini menegaskan tidak boleh lagi terjadi kasus-kasus penjualan pulau-pulau tak berpenghuni. Apalagi pulau-pulau yang masuk di kawasan konservasi. Pulau-pulau tersebut jeals merupakan milik negara.

Di sisi lain Guntur mengungkapkan, pulau-pulau tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun tetap harus mengikuti peraturan dan syarat-syarat dari pemerintah dan kementerian terkait.

“Saya kira masyarakat bisa memanfaatkan pulau-pulau tersebut. Artinya Kementerian LHK mengajak masyarakat sekitar untuk terlibat dalam implementasi program-program Kementerian LHK. Ini akan membuat masyarakat merasa memiliki, merasa dihargai sehingga ikut merawat dan memelihara pulau-pulau tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kementerian LHK juga harus melakukan sosialisasi yang gamblang ke masyarakat untuk setiap programnya. Program-program Kementerian LHK di lahan konservasi harus dijelaskan secara detail Agar masyarakat bisa ikut ambil bagian di posisi yang tepat.

“Intinya masyarakat harus diikut sertakan dalam program-program. Utamakan masyarakat sekitar. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton sedangkan yang memanfaatkan orang luar,” pungkasnya.

Dugaan penjualan Pulau Lantigiang muncul setelah Balai Taman Nasional Taka Bonerate melapor ke polisi. Pihak kepolisian telah memeriksa 7 saksi. Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mendukung langkah ini. Taman Nasional Taka Bonerate merupakan taman laut yang mempunyai 15 buah pulau, salah satunya Pulau Lantigiang. Pulau ini dikenal sebagai habitat penyu.(ijs/wik)

Bagikan

Pos terkait