Komite II DPD Ingatkan Dishub di Seluruh Daerah Tak Ambil Alih Kewenangan Pengawalan Kendaraan

Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus
Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus
Bagikan

Jakarta – Konvoi kendaraan Porsche di Tol Jagorawi yang dikawal oleh Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi sorotan lantaran ugal-ugalan sehingga ditilang pihak kepolisian. Komite II DPD RI yang membidangi urusan perhubungan mengingatkan Dishub tidak memiliki kewenangan untuk mengawal konvoi kendaraan.

“Perlu teman-teman Dishub ingat, dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, Dishub tidak diperbolehkan melakukan pengawalan kepada kendaraan lainnya,” ungkap Anggota Komite II DPD RI, Alexander Fransiscus, Senin (15/3/2021).

Video yang menunjukkan pengendara mobil sport Porsche dihentikan dan ditilang oleh polisi beredar di media sosial. Polisi melakukan penindakan karena pengemudi Porsche ugal-ugalan sehingga membahayakan pengendara lainnya.

“Kami menyayangkan konvoi kendaraan tidak sesuai dengan aturan. Memang perlu ada tindakan terhadap aksi yang membahayakan. Kami dukung ketegasan pihak kepolisian,” tutur Alexander.

Pengemudi Porsche yang ditilang itu hanya satu dari 25 kendaraan dalam rombongan yang tengah melakukan konvoi dari Jakarta ke arah Bogor. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (12/3) lalu.

Menurut pihak kepolisian, mobil Porsche yang ugal-ugalan mengebut dan menyalip lantaran terpisah dari rombongan. Alexander menyebut, seharusnya memang bukan Dishub yang memberikan pengawalan.

“Akhirnya jadi masalah karena memang seharusnya bukan Dishub yang memberikan pengawalan, melainkan teman-teman dari kepolisian,” ucap senator daerah pemilihan (dapil) Bangka Belitung itu.

“Kenapa Dishub yang mengawal? Dishub kan tak punya kewenangan untuk memberi pengawalan kendaraan. Keterampilannya pun berbeda karena memang bidang keahliannya bukan untuk melakukan pengawalan,” sambung Alexander.

Senator muda ini mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Alexander juga meminta Dishub di daerah-daerah untuk belajar dari kasus tersebut.

“Jangan karena punya motor gede lantas bisa mengambil alih tugas yang bukan jadi kewenangannya. Ini harus jadi peringatan untuk petugas Dishub, termasuk yang ada di daerah-daerah,” tegasnya.

BACA JUGA :  IPK Turun, Komite I DPD: Optimistis dengan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pimpinan pemerintah daerah lebih memperhatikan jajaran anak buahnya. Ia berharap tidak lagi terjadi adanya Dishub yang melakukan pengawalan konvoi kendaraan.

“Kepala Dinas harus serius memberikan perhatian kepada jajaran di bawahnya. Jangan sampai terjadi lagi petugas Dishub memberikan pengawalan untuk kendaraan lain, yang tidak sesuai dengan tupoksinya,” ujar LaNyalla. (elz/ijs)

Bagikan

Pos terkait