Perbandingan Deforestasi di Indonesia Antara Tahun 2019 dan 2020

Deforestasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. (Foto; Fakta News)
Bagikan

Jakarta – Penggundulan hutan di Indonesia masih menjadi persoalan dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang membuat deforestasi seolah sangat sulit dihentikan.

Hasil temuan deforestasi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan 2019. Hal tersebut disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Menurut laman resmi KLHK, Rabu (3/3/2021), deforestasi netto tahun 2019 -2020 baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia sebesar 110 ribu hektare (Ha).

Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder yakni 104,4 ribu Ha. Adapun rinciannya, 58,1 persen atau 60,64 ribu Ha berada di dalam kawasan hutan dan 43,7 ribu Ha atau 41,9 persen berada di luar kawasan hutan.

Bila melihat data ini, jumlah tersebut turun drastis dibandingkan dari hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019. Deforestasi netto tahun 2018-2019 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia mencapai 462,5 ribu Ha.

Berdasarkan catatan dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), beberapa penyebab utama deforestasi yakni pembangunan sektor non-kehutanan, perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan, pertambangan, perambahan, pembalakan liar dan kebakaran hutan.

Dari banyak faktor tersebut, JPIK menyoroti _landclearing_ perkebunan kelapa sawit yang menjadi penyebab deforestasi terbesar di Indonesia. Sebelumnya, KPK telah merilis, data yang menyatakan tahun 2020 perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan mencapai 3 juta hektare (Ha). Angka tersebut cukup besar dan menjadi ancaman serius bagi hutan primer di Indonesia.

“Adapun faktor lainnya karena masih banyaknya kasus pembalakan liar. Tercatata, sejak 2019-2020 ada 158 kasus pembalakan liar yang ditangani oleh Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, KLHK) yang sudah P21. Sementara itu, ada 212 kasus operasi yang dilakukan oleh Gakkum,” ucap Juru Kampanye JPIK, Deden Pramudiana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3/2021).

BACA JUGA :  Heboh! Bermula dari Pembersihan Parit Hingga Penemuan Tengkorak Manusia

Ancaman deforestasi ini akan meningkat ke depannya setelah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diberlakukan. JPIK menyindir mengenai UU Kehutanan No 41 Tahun 1999. Pada pasal 18 tertulis, ketentuan mempertahankan minimal 30% kawasan hutan telah dihilangkan, dianggap tidak relevan lagi.

Selain itu, pada UU P3H No 18 Tahun 2013 membuka celah usaha illegal di dalam kawasan hutan dengan memberi waktu 3 tahun untuk diselesaikan. Jika melampui batas perusahaan hanya diberi sanksi administrasi (Pasal 110A).

“Dengan demikian sanksi pidana investasi sawit illegal dalam kawasan hutan dihapuskan dan diganti sanksi admistrasi,” sindirnya

Tidak hanya itu, ada juga PermenLHK No 24/Tahun 2020 tentang _Food Estate_ yang dinilai akan menambah ancaman laju deforestasi di Indonesia. Menurutnya, penerbitan peraturan PermenLHK No 24/Tahun 2020 tentang Food Estate akan membuka ruang untuk melakukan landclearing secara besar-besaran, tanpa terkecuali pada hutan lindung. Bahkan kayu-kayu dengan potensi yang estisaminya 1 jutaan meter kubik akan terancam hilang.

Melihat hal tersebut, JPIK menyarankan kepada Pemerintah KLHK dan jajarannya di daerah untuk lebih memperkuat pengawasan di sektor kehutanan. meningkatkan ruang keterbukaan informasi bagi masyarakat sipil atau pemantau independen.

“Karena selama ini masih banyak data-data yang belum terbuka, seperti SIPUHH, kemudian SIPHPL, dan data V-Legal. Karena data-data itu yang penting untuk pemantau independen untuk melakukan analisis dan pemantauan di lapangan,” paparnya

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menuturkan secara netto hasil permantauan pada tahun 2020 dan 2019 deforestasi Indonesia tahun 2019-2020 terjadi penurunan 75,0 %. Adapun deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 74,4 %.

(FWI/IJS)

Bagikan

Pos terkait