Tuntut Pencabutan UU Perlindungan Bagi Raja, Demo di Tahiland Berakhir Ricuh

Ilustrasi Kerusuhan (foto: IJS Media Network)
Ilustrasi Kerusuhan (foto: IJS Media Network)
Bagikan

Bangkok – Unjuk rasa pro-demokrasi di Bangkok, Thailand sebagai bentuk protes terhadap undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja Thailand berakhir ricuh, Sabtu (14/2/21).

Diansir Reuters, kericuhan berawal setelah beberapa aktivis pemuda menutup Monumen Demokrasi Bangkok dengan kain merah.

Menurut aktivis itu, kain merah di monumen tersebut melambangkan darah pejuang demokrasi.

Pengunjuk rasa melemparkan cat merah ke arah polisi, dan beberapa ledakan kecil terdengar dalam kerusuhan tersebut.

Wakil juru bicara polisi, Kissana Pattanacharoen melaporkan, lebih dari 20 petugas polisi terluka dalam bentrokan itu. Sekitar delapan orang ditahan kepolisian.

Demontrasi itu merupakan reaksi atas penangkapan empat tokoh terkemuka pada pekan ini dengan tuduhan menghina kerajaan dalam demontrasi massa anti-pemerintah tahun lalu.

Hukum perlindungan terhadap keluarga kerajaan atau lese majeste, yang dimuat dalam Pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Thailand dengan hukuman penjara hingga 15 tahun.

Namun, sejumlah aktivis mahasiswa menuding undang-undang tersebut telah disalahgunakan selama beberapa dekade.

Pasal tersebut diduga digunakan untuk oposisi politik terhadap pembentukan militer-royalis.

“Kami ingin Pasal 112 dicabut ditambah pembebasan empat pemimpin kami dan tahanan politik lainnya yang dihukum oleh undang-undang ini,” kata pengunjuk rasa.

Disis lain, pemerintah Thailand yang dipimpin oleh mantan kepala junta militer Prayuth Chan-ocha menyangkal adanya penyalahgunaan hukum.

Menurutnya, oposisi politik diperbolehkan tetapi melanggar hukum dengan menghina raja akan tetap dihukum.

“Kritik terhadap raja itu melanggar hukum dan tidak pantas,” kata Prayuth.

(ASN/IJS)

Bagikan
BACA JUGA :  Gadis di Italia Tewas Akibat Konten TikTok, Sejumlah Akun Diblokir

Pos terkait