Turunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Komite I DPD Minta Kemenkes Beri Jaminan Persalinan

Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY, (Foto: istimewa)
Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian SY, (Foto: istimewa)
Bagikan

Jakarta – Badan Kependudukan dan Kelurga Nasional (BKKBN) mengungkap fenomena peningkatan kematian ibu melahirkan dalam satu tahun terakhir. Komite I DPD RI yang membidangi urusan kependudukan menyoroti permasalahan nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah itu.

“Peningkatan kematian ibu melahirkan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkap Anggota Komite I DPD RI, Ahmad Bastian SY, Senin (15/3/2021).

Dari laporan BKKBN, tercatat 4.400 kasus kematian ibu melahirkan pada 2020 saat pandemi Corona (Covid) mulai terjadi. Sementara pada tahun 2019 ada 4.100 kasus. Meski Indonesia tengah menghadapi pandemi, kata Bastian, pemerintah tetap harus memperhatikan keselamatan ibu melahirkan dan bayinya.

“Justru karena pandemi Corona ini, pemerintah harus betul-betul meningkatkan upaya keselamatan bagi ibu melahirkan. Jangan sampai kita fokus penanganan Corona tapi masalah kesehatan lain jadi abai, termasuk untuk keselamatan ibu melahirkan,” tutur senator daerah pemilihan (Dapil) Lampung itu.

Bastian meminta Kementerian Kesehatan (Kesehatan) melakukan upaya-upaya tambahan untuk menekan kasus kematian ibu hamil. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan memperhatikan kasus-kasus kematian ibu melahirkan di wilayahnya.

“Kemenkes harus memberi jaminan persalinan agar bisa menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Peran pemerintah untuk menekan kasus-kasus kematian juga menjadi perhatian kami di DPD RI,” sebut Bastian.

Mantan Anggota DPRD Lampung Selatan ini mengingatkan, menurunkan angka kematian ibu melahiran dan bayi baru lahir merupakan salah satu indikator kunci di dalam target pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bastian mengakui, upaya tersebut masih sangat berat hingga belum bisa memenuhi harapan.

“Walaupun demikian, perluasan akses serta mutu pelayanan dari Kemenkes tetap harus dijalankan semaksimal mungkin. Kemenkes perlu mempebanyak tenaga kesehatan (nakes) di daerah terpencil, khususnya yang jangkauan pelayanan kesehatannya masih kurang,” katanya.

BACA JUGA :  DPD Dorong Banpres 2021 Segera Direalisasikan

Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu adalah karena tidak adanya jarak waktu melahirkan. Untuk itu, BKKBN diminta untuk lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

“Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat soal kehamilan itu sangat penting. Beri pemahaman kepada keluarga mengenai keamanan melahirkan, apalagi sering kali suami menuntut istri untuk hamil terus-menerus dalam jeda waktu terlalu pendek,” ucap Bastian.

“Suami harus memahami tentang batas usia dan rentang waktu yang aman untuk istri hamil dan melahirkan. Beri pemahaman risiko terhadap ibu yang hamil dan melahirkan dalam waktu berdekatan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan komitmen pemerintah daerah (Pemda) untuk para ibu hamil dan melahirkan. Ia menyebut, penanganan Corona harus sejalan dengan berbagai masalah kesehatan di daerah.

“Penanganan Corona di daerah harus sejalan dengan penyelesaian masalah-masalah kesehatan lainnya. Kasus kematian ibu melahirkan yang meningkat di saat pandemi harus mendapat perhatian lebih kepala daerah,” tegas LaNyalla. (elz/ijs)

Bagikan

Pos terkait